Ramai Peserta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Begini Respons Menkes Budi

Liputan6.com, Jakarta - BPJS Kesehatan belakangan ramai jadi perbincangan karena menonaktifkan sebagian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Terkait hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan hal tersebut bukan ranahnya.

"Mengenai data PBI memang itu di luar (ranah) kita ya, saya rasa BPJS sudah menjawab, BPJS juga mendapatkan datanya dari Kementerian Sosial. Lebih tepat, BPJS dan Kementerian Sosial yang lebih paham mengenai masalah ini," kata Budi dalam temu media di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan menjadi buah bibir lantaran ada pasien penyakit kronis termasuk yang tengah menjalani cuci darah juga turut dinonaktifkan. Pasien-pasien ini cenderung tidak dapat menunggu terlalu lama untuk melakukan proses pengaktifan kembali kepesertaannya.

Menurut Budi, ada alternatif pengaktifan BPJS yang lebih cepat. Namun, hal ini tengah dibicarakan.

"Ada alternatifnya, sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS Kesehatan. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi, sudah ada diskusi antara BPJS dengan Kementerian Sosial, bisa nanti ditanyakan ke BPJS," jelas Budi.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah menanggapi beredarnya informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Terkait hal ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. 

“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya,” kata Rizzky dalam keterangan resmi pada Rabu (04/02/2026). 

“Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” tambahnya. 

Kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu:

• Pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
• Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.
• Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

Rizzky menambahkan, peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.

“Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan. Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.

Rizzky juga menerangkan, untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU! terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut.

Masyarakat juga dapat menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien

“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” ungkap Rizzky.