Obat Palsu Jadi Ancaman Ganda, Bahayakan Nyawa dan Rugikan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Peredaran obat palsu dan makanan ilegal di pasar global kian mengkhawatirkan, termasuk di Indonesia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 10 persen produk obat yang beredar di negara berkembang merupakan produk palsu, dan Indonesia termasuk dalam kelompok negara tersebut.

Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tapi juga ancaman serius bagi perekonomian nasional. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar menegaskan komitmen pemerintah untuk melawan peredaran obat palsu dan pangan palsu secara tegas dan terkoordinasi.

"Mari kita bersatu padu melawan obat dan pangan palsu demi rakyat maju. BPOM bertanggung jawab menjamin keamanan obat, kosmetik, dan makanan yang dikonsumsi masyarakat," ujar Taruna dalam acara Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuat Penanganan Obat dan Makanan Palsu di Kantor BPOM pada Kamis, 5 Februari 2026.

Apa Saja Kerugian dari Obat Palsu?

Maraknya obat palsu berdampak langsung pada kebocoran ekonomi dalam skala besar. Taruna menyebut, potensi kerugian ekonomi akibat peredaran produk palsu diperkirakan mencapai lebih dari Rp470 triliun.

Angka tersebut mencakup hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak, kerugian finansial yang dialami pelaku usaha legal, hingga membengkaknya biaya kesehatan. Obat palsu berisiko menyebabkan penyakit berkepanjangan, kegagalan terapi, bahkan kematian, sehingga menambah beban sistem kesehatan nasional.

Kesenjangan pengawasan di negara berkembang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk di bawah standar. Situasi ini diperparah oleh rantai distribusi yang panjang dan kompleks, sehingga obat palsu dapat dengan mudah menyusup ke tangan konsumen.

Perkuat Kerja Sama Lintas Sektor

Untuk mengatasi ancaman tersebut, BPOM memperkuat kerja sama lintas sektor sebagai langkah responsif terhadap pemalsuan obat dan makanan.

"Kita menempatkan aparat kepolisian terbaik sebagai pengambil keputusan di level eselon I, dan juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum," kata Taruna.

Menurutnya, dampak peredaran obat palsu tidak hanya merugikan secara materi, tapi juga merusak citra dan daya saing produk dalam negeri di tingkat internasional. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap obat dan makanan menjadi krusial demi menjaga integritas produk Indonesia.

"Saya yakin, dengan melawan kepalsuan secara bersama-sama, pengayoman, perlindungan, dan integritas produk yang lahir di Indonesia dapat terjamin," ujarnya.

Taruna menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memutus rantai peredaran obat palsu secara sistematis dan berkelanjutan.

"Kita akan mengamankan pelaku usaha yang jujur agar tidak dirugikan oleh produk palsu, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melindungi masyarakat," pungkasnya.