Korupsi Dana PEN di Tapanuli Utara: Mantan Kadis Perkim dan Kontraktor Jadi Tersangka

Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara.(MI/Januari Hutabarat)

KEJAKSAAN Negeri Tapanuli Utara menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penataan dan pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta lampu taman tahun anggaran 2020. Proyek yang menjadi sorotan ini bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Dedy Frits Rajagukguk, mengonfirmasi identitas kedua tersangka tersebut. Mereka adalah BG, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Taput, yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), serta WL selaku pihak swasta atau kontraktor pelaksana.

“Tersangka yakni BG, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Taput selaku pengguna anggaran, serta WL, pihak kontraktor pelaksana,” ujar Dedy Frits Rajagukguk, Kamis (5/2).

Modus Pemecahan Paket dan Manipulasi Harga

Kasus ini bermula dari pengalokasian anggaran sebesar Rp13,6 miliar untuk pembenahan lampu jalan dan taman. Namun, penyidik menemukan adanya praktik curang dalam proses pengadaan. 

Tersangka BG diduga sengaja memecah anggaran jumbo tersebut menjadi 73 paket pekerjaan kecil.

Strategi pemecahan paket ini dilakukan agar nilai setiap proyek berada di bawah Rp200 juta. Dengan angka tersebut, proyek dapat dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa harus melewati proses tender atau lelang terbuka yang ketat.

Penyimpangan tidak berhenti di situ. Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui tidak menjalankan fungsinya. 

Sebaliknya, tersangka WL justru yang menyusun HPS tersebut dengan melakukan penggelembungan harga (mark-up). Kondisi ini mengakibatkan nilai pembayaran dari negara menjadi tidak wajar dan jauh di atas harga pasar.

Monopoli Proyek dan Kerugian Negara

Dalam praktiknya, tersangka WL mendominasi pengerjaan proyek dengan menguasai 69 paket pekerjaan. Untuk melancarkan aksinya, ia menggunakan dokumen milik sejumlah perusahaan lain (pinjam bendera) dan melakukan subkontrak kepada pihak lain demi mengejar keuntungan pribadi serta membayar fee komitmen.

Bahkan, pada tahap pencairan dana, ditemukan bukti otentik berupa pemalsuan dokumen administrasi, termasuk manipulasi stempel dan tanda tangan penyedia jasa.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatra Utara tertanggal 19 Januari 2026, tindakan kedua tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp4,85 miliar.

Saat ini, BG dan WL telah dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Tarutung untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. 

Pihak Kejari Taput menegaskan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan. Jaksa tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru seiring dengan pendalaman keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal dana PEN ini. (Z-1)