DUGAAN keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia atau Bais TNI dalam kerusuhan aksi demonstrasi viral di media sosial dan beredar di aplikasi perpesanan. Salah satu akun yang mengunggahnya adalah @klipera** di platform X.
Pemilik akun itu mengunggah foto dan video dugaan keterlibatan intelijen Bais TNI itu pada Ahad dinihari, 31 Agustus 2025. Unggahan itu telah dilihat oleh 447 ribu pengguna akun lain dan telah disukai oleh lebih dari 3 ribu pengguna X per Ahad siang. Sebanyak 184 pengguna mengomentari unggahan tersebut, dengan total yang memposting ulang hampir 2 ribu pengguna.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pemilik akun mengunggah foto yang menampilkan seseorang dengan personel Brimob. Aparat kepolisian dari satuan Brimob itu terlihat menggandeng seseorang dengan menunjukkan kartu identitas. Benda yang dominan berwarna oranye itu menampilkan informasi "Kartu Izin Senjata Penugasan" dari Markas Besar TNI Bais.
Kepemilikan kartu izin itu tertulis nama dan pangkat anggota. Dalam kartu itu, tertulis jabatan sebagai Komandan Tim 2 Den IV Satuan Intel Bais TNI. Dari kartu itu tertulis diizinkan menggunakan senjata berjenis pistol dengan kaliber 9 milimeter. Kartu identitas itu dikeluarkan pada 19 Desember 2024 dan berlaku hingga 31 Desember 2025.
Di unggahan serupa, pemilik akun X @klipera** juga menayangkan satu video yang diambil dari kamera pemantau atau CCTV. Video berdurasi 37 detik itu menampilkan seseorang yang berupaya membakar bangunan fasilitas umum yang terletak di pinggir jalan.
Kepala Bais TNI Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo membantah kabar anak buahnya terlibat dalam pembakaran fasilitas umum saat aksi demonstrasi. "Tidak benar," kata Yudi kepada Tempo pada Ahad, 31 Agustus 2025.
Tempo mengirimkan pertanyaan lanjutan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp ihwal kesahihan kartu milik intelijen BAIS TNI yang tersebar. Namun, ia belum menjawab pertanyaan tersebut.
Kabar dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kerusuhan demonstrasi juga diunggah pemilik akun X @HendryPr**. Unggahan itu menampilkan video petugas kepolisian menangkap terduga provokator demonstrasi.
Dalam unggahan itu menampilkan kartu tanda prajurit berpangkat prajurit satu TNI Angkatan Darat. Tertulis di situ bertugas di Batalion Kavaleri 5/Dwipangga Ceta atau Yonkav/5 Komando Kodam II/Sriwijaya, Sumatera Selatan.
Adapun Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Freddy Ardianzah juga membantah prajurit militer ditangkap polisi. Menurut dia, narasi itu bersifat provokatif dan mengadu domba antara masyarakat dan aparat, maupun antara TNI dan Polri.
Dia juga membantah kabar yang menyebutkan sejumlah personel TNI menjadi provokator dalam kerusuhan demonstrasi. "Kami sangat menyayangkan framing negatif terhadap TNI. Itu narasi bohong dan menyesatkan," kata Freddy dalam keterangannya kepada Tempo pada Ahad, 31 Agustus 2025.
Freddy meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berita bohong yang bertujuan mengadu domba. TNI, kata dia, berkomitmen menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan situasi aman dan damai.
Tempo telah menghubungi pihak kepolisian di antaranya Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi; Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri; Kepala Sub Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Reonald Simanjuntak; serta Dirkrimum Polda Jaya Kombes Wira Satya.
Namun, telepon dan pesan singkat yang Tempo layangkan belum mendapatkan respons ihwal sejumlah anggota Brimob Polri yang diduga menangkap personel TNI.
Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025. Massa mulanya menggeruduk gedung DPR lantaran dipicu tunjangan rumah anggota yang mencapai Rp 50 juta sebulan. Demonstrasi meluas karena insiden sopir ojek online yang dilindas mobil Brimob saat pembubaran massa pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Demonstrasi lalu tersebar di berbagai wilayah seperti di Makassar, Bandung, dan Surabaya. Di Jakarta, massa berdemo di depan gedung Polda Metro Jaya dan Mako Brimob di Kwitang. Aksi demo itu berujung rusuh lantaran massa membakar fasilitas umum seperti halte Transjakarta. Massa bahkan juga membakar gedung DPRD Makassar hingga membuat empat orang meninggal dunia.