Ma'ruf Amin: Ekonomi dan Keuangan Syariah Inklusif untuk Semua Umat

Sleman -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bicara soal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ma'ruf mengatakan ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif sehingga tak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sekaligus meresmikan Grebeg UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2024 di Pakuwon Mall, Sleman, Rabu (7/8/2024).

"Perlu saya jelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif, tidak hanya untuk umat Islam tapi untuk semua umat sebagai satu sistem rahmatan lil alamin, yaitu untuk kebaikan seluruh umat," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan ekonomi syariah bagi umat Islam menjadi bagian yang wajib dilaksanakan karena tak hanya menyangkut akidah maupun ibadah, melainkan muamalah atau hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan.

"Itulah sebabnya ekonomi dan keuangan syariah dikembangkan di Indonesia sebagai program pemerintah," jelasnya.

Dia mengatakan pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dikepalai oleh Presiden RI Joko Widodo. Sementara di tingkat daerah dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 31 provinsi, termasuk DIY.

"Di daerah sudah dibentuk di 31 provinsi, termasuk DIY bahkan di Sulawesi Utara sudah dibentuk. Ketuanya adalah Gubernur Sulut walaupun beliau beragama nonmuslim tapi beliau menjadi Ketua KDEKS. Jadi ekonomi dan keuangan syariah untuk semua orang," ujarnya.

Dalam acara ini, Ma'ruf turut memuji perkembangan pesat ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta. Dia menyampaikan tiga pesan strategis untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta. Pertama, pentingnya penguatan ekosistem dan sektor unggulan rantai nilai halal yang sesuai dengan keunggulan dan kekhasan Yogyakarta.

"Untuk memperluas kegiatan ekonomi berbasis syariah di Yogyakarta, potensi besar dari ragam kuliner, produk fesyen batik, kerajinan kulit, serta wisata sejarah perlu semakin dikembangkan," jelasnya.

Dia meminta usaha berprinsip syariah difasilitasi melalui kemudahan sertifikasi halal, rumah potong hewan dan unggas, akomodasi bersertifikat halal, hingga jaminan kuliner halal di Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat). Kedua, Ma'ruf menekankan pentingnya akselerasi inovasi dan pengembangan ekonomi serta keuangan syariah berbasis digital.

"Yogyakarta menduduki peringkat kedua pada Indeks Teknologi dan Komunikasi Indonesia. Infrastruktur digital yang sudah baik ini harus dimanfaatkan untuk mendukung implementasi modul UMKM industri halal berbasis digital," ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi keuangan dan dana sosial syariah seperti pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan aplikasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) akan turut memperluas akses dan layanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Wapres menegaskan pentingnya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"KDEKS Yogyakarta agar terlibat langsung dalam sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah demi memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional," ujarnya.

Dia mengimbau penyusunan Peta Jalan KDEKS Yogyakarta juga harus mengacu pada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029 yang sedang disusun.

(taa/haf)