ESDM Siapkan Aturan Audit Gedung yang Boros Energi

Jakarta -

Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM menyiapkan aturan untuk mengaudit gedung-gedung yang boros energi. Hal ini sebagai upaya pemerintah menurunkan emisi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya akan membuat rancangan peraturan menteri untuk mengaudit gedung-gedung tersebut.

"Saya sekarang sedang meminta, kita akan membuat rancangan Permen, peraturan menteri untuk gedung-gedung ini bisa diaudit," katanya dalam acara Festival LIKE 2 di JCC, Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Dia mengatakan, kalau gedung-gedung di Jakarta melakukan efisiensi energi, maka emisi bisa turun. Namun, dia mengatakan, hal itu belum terjadi.

"Jadi gedung-gedung di Jakarta kalau melakukan efisiensi energi saja, emisinya sudah banyak turun, sekarang belum," katanya.

Dia pun berharap, jika LIKE digelar lagi tahun depan, akan menggunakan lampu-lampu LED. Menurutnya, gedung seperti JCC menggunakan banyak energi.

"Termasuk mudah-mudahan ini ini tahun depan kalau ada LIKE 3, ini lampu-lampu sudah harus semua LED, jadi kita upayakan terus. Dan gedung ini, JCC ini banyak sekali energi yang dipakai, karena setiap kali dipakai untuk conference maupun expo seperti ini," terangnya.

Selain itu, dia menerangkan, untuk mengurangi emisi tengah mendorong konversi atau modifikasi motor berbahan bakar BBM menjadi motor listrik. Adapun total biaya untuk konversi motor listrik ini maksimal Rp 17 juta.

Eniya menerangkan, pemerintah telah memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta untuk masyarakat yang ingin melakukan konversi motor listrik. Dengan adanya bantuan pemerintah Rp 10 juta, maka masih ada kekurangan Rp 7 juta untuk menutup biaya konversi motor listrik.

Sisa biaya itu merupakan biaya baterai. Dia mengatakan, pihaknya tengah mendorong perusahaan untuk memberikan CSR dalam rangka mendukung program pemerintah ini.

"Memang ada biaya baterai di situ harganya sekitar Rp 6 jutaan sisa dari biaya konversi. Jadi total itu sekitar Rp 16 juta atau Rp 17 juta," ungkapnya.

"Nah sisanya ditanggung sendiri, tapi kalau bisa mendapatkan bantuan dari CSR...kita sedang upayakan nih CSR-CSR dari industri-industri untuk bisa membantu pemerintah," katanya.

Dia mengatakan, saat ini, biaya administrasi dari kepolisian untuk konversi sudah gratis. Namun, pihaknya sedang bicara dengan daerah karena masih menerapkan biaya untuk mengubah STNK.

"Saat ini untuk administrasi di Polri kalau di Jakarta dan seluruh daerah itu sudah di-free-kan jadi nggak ada tambahan biaya. Tapi masih PR bagi kami untuk bicara dengan daerah-daerah yang mungkin masih ada biaya tambahan untuk konversi mengubah STNK-nya menjadi STNK kendaraan listrik. Jadi nanti STNK-nya tertulis dari bensin menjadi listrik baterai," terangnya.

Sebelumnya, Eniya mengatakan, modifikasi motor listrik ini bisa gratis jika menggunakan skema tukar baterai atau swap. "Kita sarankan itu swap baterai sih, sehingga kalau Rp 10 juta itu bisa gratis, kalau dengan sistem swap baterai ya," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (26/6).

Ia melanjutkan, saat ini guru dan SMK bisa mendapatkan konversi motor listrik gratis dengan dukungan dari corporate social responsibility(CSR).

"Kalau kemarin yang saya sempat bilang gratis itu karena dana CSR yang dari perusahaan, tetapi dibatasi untuk guru dan wilayah mereka, plus untuk guru dan SMK dulu. Nah ini kalau ada banyak yang support,dan tiap hari tim juga gerilya ya untuk mencari bantuan-bantuan ini, itu bisa," katanya.

(acd/rrd)