Demi PON Papua , bantuan perbaikan gizi 'Anak Asli Papua' dihapus

Demi biayai infrastruktur PON Papua 'berstandar internasional', bantuan perbaikan gizi 'Anak Asli Papua' dihapus

Keterangan gambar,Anita, bocah Papua yang mengalami gizi buruk pada 2018 silam.

Sejak 2017 anak-anak asli Papua berusia hingga empat tahun menerima bantuan uang tunai Rp200 ribu tiap bulan. Proyek percontohan ini digelar di Asmat, Paniai dan Lanny Jaya. Dikucurkan dari Dana Otsus Papua, bantuan sosial ini bertujuan antara lain meningkatkan status gizi anak. Ironisnya, program ini dihentikan karena dananya digunakan untuk membiayai pembangunan sebagian infrastruktur PON ke-20 di Papua pada 2021.

Stadion Lukas Enembe berdiri megah dengan latar pegunungan Cycloop di belakangnya dan jauh di depannya terhampar luas Danau Sentani.

Kami mendatangi kompleks sarana olah raga yang berdiri di sudut Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua itu awal November 2023 lalu.

Di siang nan terik itu tak ada aktivitas olah raga apapun di sana, kecuali satu orang petugas kebersihan terlihat berlalu-lalang.

Namun dua tahun sebelumnya, persisnya Oktober 2021, stadion ini menjadi gegap-gempita ketika digelar Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

Saat itu keberadaan bangunan stadion itu diklaim oleh sejumlah kalangan sebagai simbol keberhasilan Papua menggelar hajatan olahraga berskala nasional itu.

Kemegahannya itu sekaligus mengingatkan kami bahwa acara berskala nasional itu sempat menjadi kontroversi lantaran anggarannya sebagian dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Papua.

Keterangan gambar,Pembangunan stadion itu, dan gelaran hajatan olahraga berskala nasional itu secara keseluruhan, dianggap sebagai simbol keberhasilan Papua di tengah persoalan ketertinggalan pembangunan di wilayah itu.
Dana Otsus itu disiapkan untuk menyejahterakan Orang Asli Papua melalui program terutama bidang pendidikan dan kesehatan.

Stadion ini – menghabiskan biaya Rp1,3 triliun – diberi nama Lukas Enembe, mendiang Gubernur Papua saat itu, demi menghormatinya lantaran keberhasilannya menggelar PON di Papua pada Oktober 2022.

Dia pula sosok di balik penggelontoran Dana Otsus Papua demi proyek ambisius itu.

Bangunan kolosal yang dijadikan acara pembukaan dan penutupan PON ini dibanggakan oleh Jakarta dan sebagian masyarakat dan elit di Papua.

Keterangan gambar,Lukas Enembe (almarhum) dan jajarannya di Papua saat itu berambisi acara PON itu digelar dengan menggunakan “standar internasional”.
Pembangunan stadion itu, dan gelaran hajatan olahraga berskala nasional itu secara keseluruhan, dianggap sebagai simbol keberhasilan Papua di tengah persoalan ketertinggalan pembangunan di wilayah itu.

Dengan menggelar acara olahraga itu, Lukas Enembe dengan agak retoris pernah mengatakan, “momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam mempercepat pemerataan pembangunan Papua.“

Dia menyatakan hal itu dua tahun sebelum PON ke-20 di Papua dibuka secara resmi.

Pernyataan lebih gamblang disampaikan oleh Ketua Panitia PON Papua, Yunus Wonda.

Keterangan gambar,Stadion ini – menghabiskan biaya Rp1,3 triliun – diberi nama Lukas Enembe, mendiang Gubernur Papua saat itu, demi menghormatinya lantaran keberhasilannya menggelar PON di Papua pada Oktober 2022.
Politikus dan Wakil Ketua DPR Papua ini mengistilahkan keberhasilan perhelatan itu mematahkan apa yang disebutnya sebagai “isu-isu“ seputar masalah keamanan di sana.

“Kalau memang terjadi gejolak, itu pasti, sampai sekarang… Tapi itu tidak akan mengurangi semangat masyarakat Papua untuk menyelesaikan acara besar [PON],“ ujar Yunus Wonda, Oktober 2023 lalu.

Dari pijakan yang sama, Presiden Joko Widodo – saat membuka PON di stadion itu – perlu mengatakan bahwa acara berskala nasional tersebut sebagai “panggung kesetaraan dan panggung keadilan“.

Frasa ini agaknya merujuk kepada situasi sosial kontemporer di Papua.

Keterangan gambar,Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan PON XX Papua mengatakan pesta olahraga ini sebagai 'panggung kesetaraan dan panggung keadilan'.
Jakarta sepertinya membutuhkan kepercayaan dari elit politik Papua, dan masuk akal apabila Jakarta kemudian memberikan lampu hijau ketika Papua – sebagai tuan rumah PON – butuh gelontoran dana tambahan demi proyek ambisius tersebut.

Ini terjadi ketika pengeluaran pembangunan infrastruktur PON membengkak jauh dari perkiraan.

Yunus Wonda, Ketua Panitia PON Papua, mengaku anggaran membengkak karena pihaknya menginginkan acara itu “harus yang luar biasa”.

Mengapa harus memaksa menggelarnya secara luar biasa padahal anggaran negara terbatas, saya bertanya kepada Yunus.

“Karena dalam perjalanan bangsa lebih dari 50 tahun, pemerintah pusat memberikan kepercayaan besar untuk melaksanakan acara nasional di Papua,” jelas Yunus Wonda dalam wawancara khusus di rumahnya di Sentani, Jumat, 3 November 2023 lalu.

Keterangan gambar,Yunus Wonda, Ketua Panitia PON Papua 2021, mengaku anggaran membengkak karena pihaknya menginginkan acara itu “harus yang luar biasa”.

Lukas Enembe dan jajarannya di Papua berambisi acara PON itu digelar dengan menggunakan apa yang disebut Yunus Wonda sebagai “standar internasional”.

Salah-satunya mereka mendatangkan peralatan beberapa cabang olah raga dari luar negeri.

“Sehingga ke depan setelah PON selesai, peralatan itu bisa dimanfaatkan oleh atlet-atlet Papua,” ujarnya.

Alhasil anggaran pun membengkak. Belum lagi keputusan panitia untuk membebaskan semua kontingen PON dari biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal.

Keterangan gambar,Yunus Wonda, Ketua Panitia PON Papua, mengaku anggaran membengkak karena pihaknya menginginkan acara itu “harus yang luar biasa”.
Dampak wabah Covid juga diklaim sebagai biang kerok pengeluaran naik draktis, ujar Yunus.

Persoalannya kemudian adalah dari mana anggaran tambahan itu harus diguyurkan. Di sinilah Lukas Enembe memiliki jawabannya: Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Supaya dana otsus itu cair, tentu saja, tidak gampang.

Dana otsus Papua itu sumbernya dari APBN. Artinya itu adalah tanggung jawab Jakarta.

Karena itulah, empat tahun sebelum hajatan olahraga itu digelar, Lukas Enembe secara resmi meminta Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan agar mengizinkan penggunaan Dana Otsus Papua untuk membiayai pembangunan infrastruktur terkait PON.

Keterangan gambar,Ibu dan anak-anaknya di depan rumahnya yang dibangun pemerintah dengan Dana Otsus Papua. Lokasinya di Distrik Ewer, Kabupaten Asmat, tak jauh dari Bandar Udara Ewer.
“Kami hanya minta kepada presiden untuk memerintahkan Menkeu agar kita pakai dana Otsus khusus infrastruktur ini mendukung pembangunan venue-venue demi kepentingan PON di Papua,” kata Lukas di Jakarta awal Oktober 2018.

Lukas beralibi stempel izin dari pemerintah pusat untuk memakai dana otsus Papua itu mendesak dilakukan. Ini, demikian Lukas, demi kesuksesan Papua menggelar hajatan olah raga itu.

“Ini menyangkut harga diri masyarakat Papua.“

Juga bukti konkret kalau Jakarta menaruh kepercayaan kepada Papua untuk menggelar hajatan itu, katanya.

Awalnya tidak semua elit Papua menyetujui ide Lukas Enembe.

Ketika rencana awal penggunaan dana otsus itu muncul ke publik, ada penolakan dari sejumlah pihak. Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, dan kalangan akademisi sempat mempersoalkannya.

Keterangan gambar,Berbagai program kesehatan ibu dan anak yang dibiayai oleh Dana Otsus Papua digelar agar krisis kesehatan wabah campak dan gizi buruk 2017-2018 di Asmat tak terulang. Foto di atas adalah balita yang dirawat di RSUD Agats pada Januari...