Antisipasi Demo Meluas, PNS Diizinkan WFA

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan situasi demo atau unjuk rasa membuat pemerintah melonggarkan jam masuk kerja di kantor bagi para ASN. Salah satunya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, anjuran tersebut diserahkan kepada masing-masing pimpinan divisi ASN. Namun, tidak ada imbauan khusus untuk bekerja dari rumah alias WFH.

"Yang hari ini kita di Kemenko memang tidak memberikan kebijakan khusus untuk WFH, karena memang kami juga dari pagi sudah terjadwal rapat sebenarnya," kata Susiwijono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

"Makanya tadi kita dengan teman-teman para deputi sepakat kita tidak menerapkan WFH, tapi menyesuaikan saja nanti masing-masing deputi," tegasnya.

Jajaran deputi di Kemenko Perekonomian sendiri sebetulnya lengkap hadir di kantor. Namun, selepas shalat Jumat sejumlah pegawai diperkenankan bekerja di tempat lain secara fleksibel mempertimbangkan situasi demo.

"Kalau ada anak buahnya yang minta izin nanti dicek dan diberikan izin WFA. Sebagian besar memang WFA, tapi kalau lihat ini teman-teman juga di kantor cukup lengkap, Deputi juga semuanya di kantor dan dari tadi pagi sebenarnya kita sudah rapat internal," ujar Susiwijono.

Hari ini pemerintah juga telah membatalkan sejumlah agenda penting mempertimbangkan situasi unjuk rasa. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan acara konferensi pers bulanan APBN KiTa, yang dijadwalkan hari ini, Jumat (29/8/2025), sehubungan dengan kondisi DKI Jakarta yang tidak kondusif.

Dalam pernyataan resmi, Biro KLI Kemenkeu menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025.

"Izin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025. Demikian disampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama rekan-rekan media," kata Biro KLI Kemenkeu dalam pesan singkatnya, Jumat (29/8/2025).

Konferensi pers APBN KiTa adalah agenda bulanan dimana Menteri Keuangan dan jajarannya melaporkan pendapatan dan belanja negara atau APBN terkini.

Tidak hanya agenda ini, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga memutuskan membatalkan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan P2DD tahun 2025 yang seharusnya diadakan di Istana Negara siang ini. BI berjanji akan mengabarkan jika ada informasi update terkini soal acara Rakornas TPID & TP2DD tersebut.

Semula, acara ini dilaksanakan dalam rangka mendorong pengendalian inflasi serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas TP2DD) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan P2DD tahun 2025.

Rakornas kali ini sebenarnya akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (GBI) Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, serta seluruh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota peserta Rakornas TPID dan P2DD.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article PNS Bisa WFA Sehari Usai Libur Lebaran, Tapi Ada Syaratnya