Ada Kementerian PPPA, Keponakan Minta Prabowo Bentuk Menteri Koordinator Perempuan

Padahal Sudah Ada Kementerian PPPA, Sang Keponakan Minta Prabowo Bentuk Menteri Koordinator Perempuan, Buat Apa?

- Kamis, 8 Agustus 2024 | 10:24 WIB

: Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Saniatul Lativa (kanan) bersama Presidium KPPI Rahayu Saraswati (kiri) usai menggelar rapat kerja nasional (rakernas). (Ridwan/JPC)

JawaPos.com - Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Saniatul Lativa mendorong pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat lebih memerhatikan kaum perempuan dan anak. Padahal saat ini sudah ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Hal ini turut menjadi pembahasan KPPI saat menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta. KPPI juga mendorong adanya kesetaraan perempuan dalam hal politik. Bahkan, ia menyarankan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat membebtuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Perempuan.

"Tentang sistem demokrasi di mana sistem demokrasi kita untuk keberpihakan terhadap perempuan, itu masih sangat jauh nah untuk itu, pengawalan kebijakan pengarusutamaan gender," kata Sania di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (7/8).

Senada juga disampaikan, Presidium KPPI Rahayu Saraswati menjelaskan alasan ingin adanya Kemenko Perempuan, karena menyangkut keberpihakan kebijakan terhadap wanita yang masih jauh. KPPI mendorong agar pemerintah ke depan bisa lebih memperhatikan perempuan.

"Keberpihakan terhadap perempuan itu sangat dibutuhkan. Kami titipkan kepada Bapak Presiden yang terpilih Bapak Prabowo Subianto," ucap Saras.

Keponakan Prabowo ini mengaku, dorongan agar adanya Kementerian Koordinator Perempuan juga sudah dikomunikasikan dengan Tim Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini sudah diskusi lebih dalam, terutama strategi, pertama, tadi yang saya sampaikan, bahwa kita akan menyampaikan aspirasi dan terus digodok dengan tim pakar Prabowo-Gibran," ujar dia.

Selain itu, KPPI juga akan melobi DPR RI untuk bisa mendengar aspirasi adanya Kementerian Koordinator Perempuan. Sehingga, aspirasi perempuan bisa lebih didengar.

Rakernas KPPI juga membahas mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di DPR. Ia menekankan, kehadiran perempuan di ranah politik sangat penting untuk memberikan kesetaraan gender.

"Harus adanya ke keberpihakan kepada perempuan, yang di mana memang realitanya adalah di Indonesia kita hidup di budaya yang sangat patriarki," pungkasnya.

https://www.jawapos.com/nasional/014...mpuan-buat-apa